Warga Pirak Timu dan Mahasiswa Menangis

Mahasiswa dan Tokoh masyarakat Kecamatan Pirak Timu dan Paya Bakong melakukan pertemuan dengan DPRK Aceh Utara terkait kelanjutan irigasi Paya Bakong - Pirak Timu. (20/11/2013)

LHOKSEUMAWE - Seratusan masyarakat Kecamatan Pirak Timu dan mahasiswa menjumpai sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, Rabu sore (20/11) untuk menuntut pembangunan saluran irigasi yang sudah lama diidamkan masyarakat kawasan pedalaman tersebut.Rombongan masyarakat yang datang mengendarai sepeda motor itu langsung bertemu dengan Wakil Ketua DPRK, Abdul Muthalib, anggota fraksi gabungan, Ridwan Yunus dan sejumlah anggota dewan dari Dapil IV.

Hadir juga dalam pertemuan itu Asisten I, Mustafa, Kepala Dinas SDA, Mawardi, Kabag Pemerintahan, Murtala dan Muspika Pirak Timu dan Paya Bakong. “Sejak dulu, sawah di Pirak Timu tidak ada saluran irigasi, dan pemerintah selama ini hanya mempersoalkan masalah ganti rugi bila ada tuntutan dari masyarakat, kami hari ini minta kejelasan, kapan saluran irigasi dibangun, karena ini menyangkut nasib puluhan ribu petani,” ujar Faisal ketua Forum Interaksi Mahasiswa (FOMA) Pirak Timu dihadapan dewan.

Ia menambahkan, usulan untuk irigasi Pirak Timu telah diajukan sejak tahun 90an lalu, namun sampai saat ini tidak ada realisasinya. Anehnya lagi, pembangunan saluran yang dibangun Pemerintah Aceh pada 2008 lalu dari BAU 7 dan sampai saat ini juga belum selesai dinilai tidak akan berfungsi, karena pada beberapa titik lebih tinggi sampai 4 meter.

“Sedangkan tuntutan masyarakat sebelumnya , saluran harus dibangun dari BAU 3 di Desa Blang Pante, kecamatan Paya Bakong, karena setelah disurvey tidak ada ketinggian lahan yang bisa menghalangi aliran air, oleh sebab itu, kami menuntut kejelasan dari pemerintah kapan dibangun saluran dari BAU 3,” tambahnya.A Bakar selaku Ketua Asosiasi Geuchik Aceh Utara (Asgara) Pirak Timu, sempat menangis dalam forum, ia menilai, pemerintah seakan diam melihat penderitaan masyarakat Pirak Timu yang sejak dulu tidak ada fasilitas irigasi. “Kami disana miskin, jadi tolong bantu kami, agar kami hidup dan makan seperti masyarakat petani di kecamatan lainnya,” ungkapnya dengan nada sedih.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air Aceh Utara, Mawardi menjelaskan, persoalan dari saluran dari BAU 7 tidak hanya pada tinggi 4 meter, namun ada persoalan lain yang saat itu menjadi penyebab tertundanya pembangunan saluran. Padahal Pemerintah Aceh saat itu sudah menyiapkan dana puluhan miliar. “Tidak ada dari pihak kita yang menginginkan masalah ini terus terjadi, pastinya ada masalah yang saat itu kita hadapi saat itu,” tutur Mawardi.

Pada penghujung pertemuan Wakil Ketua DPRK, Abdul Muthalib dan Ridwan Yunus, anggota DPRK Dapil IV, meminta masyarakat agar mendata kembali lahan-lahan masyarakat yang terkena rencana pembebasan untuk pembangunan saluran irigasi dari BAU 3. (sjm)

Sumber: http://rakyataceh.com